Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum. (Ahli Hukum Kepailitan/ PKPU dan Hukum Acara Perdata)

A.	IDENTITAS
Nama		:	Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., MHum.
Tempat Tanggal Lahir		:	Yogyakarta/ 01 Januari 1964

B.	Pendidikan & Pelatihan
No.	Pendidikan & Pelatihan	Lembaga	Tahun
1	Sarjana Muda (SmHk)	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	1983 – 1986
2	Sarjana (SH)	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	1987 -1988
3	Pasca Sarjana (S2/MHum)	Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	1998 – 2003
4.	Pasca Sarjana (S3/Doktor)	Sekolah Pengajian Siswazah National University of Malaysia (UKM), Bangi, Selangor, Malaysia	2004 – 2008
5.	Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (PKPA)	Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UGM)	2010
6.	Pendidikan Mediator Bersertifikat	Pusat Mediasi Indonesia (PMI) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	2012
7.	Pendidikan ToT Mediator Bersertifikat (Tingkat Lanjut)	Mahkamah Agung Republik Indonesia) (2012 dan 2018);	2018
8.	Pendidikan dan Pelatihan Legal Due Deligent (LDD)	Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Pusat)	2018
9.	Pendidikan Kurator dan Pengurus Indonesia (Angkatan 25)	Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)	2018
10.	Pendidikan Auditor Hukum (Angkatan 76)	Jimmy School Law and Government Jakarta	2019
11.	Pendidikan Brevet Pajak A	Smart Wikan Surabaya	2020
12.	Pendidikan Kepabeanan	Smart Wikan Surabaya	2020
13.	Pelatihan Arbitrase (Tingkat Dasar)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia	2021
13.	Pelatihan Arbitrase (Tingkat Lanjutan)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia	2021
14.	Pendidikan Negosiator	Pusat Mediasi Indonesia UGM	2022
15	Pelatihan Legal Risk Management	Hukum Online	2022

C.	Pengalaman Pekerjaan
No.	Lembaga	Kedudukan	Waktu
1.	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Dosen	1990 – Sekarang
2.	Bagian Yudisium Fakultas Hukum UGM	Staf	1991 - 1994
3.	Pendidikan Notariat Fakultas Hukum UGM	Staf Administrasi	1994 - 1998
4.	Majalah Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Staf Editor	1998 – 2004 2008 – sekarang
5.	Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UGM	Ketua	2010 - 2012
6.	Majelis Pertimbangan Wilayah Notariat DIY	Anggota	2010 - 2012
8.	Bagian Hukum Acara	Ketua Bagian	2010 - 2014
9.	Badan Penerbitan dan Publikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Kepala Divisi Publikasi dan Penerbitan	2014-2016
10.	Senat Akademik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Anggota & Sekretaris Komisi IV	2012-2014
11.	Biro Hukum DIY	Staf Ahli Pendamping	2014-2016
12.	Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Ketua Departemen	2016-2017
13.	Tim Penilai Angka Kredit Fakultas	Anggota	2014 - 2019
14.	Tim Penilai Angka Kredit Universitas	Anggota	2014 - 2019
15.	Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Anggota & Sekretaris Komisi II	2017-sekarang
16.	Komite Audit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Sekretaris	2017-2022
17.	Tim Penilai Angka Kredit dan Jabatan (TPAJ) Universitas	Anggota	2019 - sekarang
18.	Pusat Mediasi Indonesia (PMI) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Mediator & Trainner Mediasi	2010- sekarang
19.	Mandiri	Auditor Hukum	2018- sekarang
20	Majelis Pertimbangan Wilayah Notaris DIY	Anggota	2019 – sekarang
21	Satgas BLBI		2022-sekarang

D.	PENGALAMAN PENELITIAN
No.	Judul	Pemberi Dana	Kedudukn	Tahun
1.	Akibat Kepailitan Berkaitan Dengan Sifat Putusan yang Deklaratif (The Consequences of Bankruptcy Related to the Nature of Declarative Decisions) (Skripsi, S1 Fakultas Hukum UGM)	Fak Hukum UGM (Fac. of Law UGM)	Leader	1988
2.	Dissenting Opinion Dalam Putusan kepailitan di Pengadilan Niaga (Dissenting Opinion in Bankruptcy Decisions in the Commercial Court) (Tesis, Program Pasca Sarjana UGM)	Pasca Sarjana (Post Graduate) Ugm	Leader	2004
3.	Penyelesaian Sengketa Kepailitan di High Court Malaysia dan di Pengadilan Niaga Indonesia (Settlement of Bankruptcy Disputes at the Malaysian High Court and at the Indonesian Commercial Court) (Disertasi, Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia.	Post Graduate UKM	Leader	2008
4.	Kajian Perbandingan Pengaturan Kepailitan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Beberapa Negara Anggota ASEAN (The Comparative Study Setting In Bankruptcy Laws and Regulations in ASEAN Member Countries)	Fac of Law UGM	Leader	2010
5.	Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (The Legal Aid Justice Seeker Group For Disadvantaged In Civil Cases In Court of Yogyakarta)	Fac of Law UGM	Leader	2011
6.	Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga (The Legal Certainty, Justice, and Expediency Principles In Relation To Commercial Court’s Decision on Bankruptcy)	Fac of Law UGM	Leader	2012
5.	Analisis Kebutuhan Hakim Mediator Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman (The Need Analysis Of Judge Mediators In Civil Proceeding In The District Court Of Sleman)	Fac of Law UGM	Leader	2013
6.	Pilihan Mediator Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Mediator Judges’ Choice In Civil Dispute Settlement through Mediation at the District Court in the High Court of Yogyakarta)	Fac of Law UGM	Leader	2014
7.	Kewajiban Mewakilkan Perkara Kepada Advokat Dalam Perkara Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga (Compulsory Legal Representation On Bankruptcy Case In The Commercial Court)	Fac of Law UGM	Leader	2015
8.	Larangan Mediasi Dalam Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga (Mediation Prohibition In Bankruptcy Application In Commercial Court)	Fac of Law UGM	Leader	2015
9.	Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma Ri) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Reducing Case Load In Court By Using Court-Annexed Mediation Accordingly To Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 On Court-Annexed Mediation)	Fac of Law UGM	Leader	2016
10.	Batas Waktu Penyelesaian Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (The Deadline For The Settlement Of Bancruptcy Applications At The Commercial Court And Its Legal Consequences Under The Act Number 37 Year 2004 Regarding Bankruptcy And Delay Of Liability For Debt Payment)	Fac of Law UGM	Leader	2017
11.	Perkembangan Pengaturan Mediasi Dalam Penyelesaian Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga (Development of Mediation Arrangement In Bankruptcy Application Solution In Commercial Court)	Fac of Law UGM	Leader	2018
12.	Kajian Penyusunan Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian (Study on the Preparation of the Bureaucratic Reform Program and Prevention of Corruption in the Personnel Sector)	Bapeda Kab Jember	Member	2019
13	Penegakan Hukum Kontrak Melalui Mekanisme Small Court Di Yogyakarta (Contract Law Enforcement Through Small Court Mechanism in Yogyakarta)	Fac of Law	Leader	2019
14	Penyelesaian Sengketa Sita Obyek Lease Melalui Mediasi Pada Perusahaan Leasing Kendaraan Bermotor (Settlement Of Lease Object Confiscation Disputes Through Mediation At Motor Vehicle Leasing Companies)	Fac of Law	supervisor	2020
15	Study Kasus Mengenai Pkpu Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Diajukan Oleh Bank Pemerintah Terhadap Perusahaan Swasta Dikarenakan Perbedaan Penafsiran Dan Isi Presepsi Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disepakati Dan Telah Dihomologasikan Oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Case Study Regarding Pkpu Regarding Cancellation Of Peace Agreements Filed By Government Banks Against Private Companies Due To Differences In Interpretation And Contents Of Peace Agreements That Have Been Agreed And Have Been Homologated By The Commercial Court At The Jakarta Central Court of Peace)	Fac of Law	supervisor	2020
16	Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Yang Terdapat Klausul Arbitrase (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 862k/Pdt/2013 Dan Putusan Bani 547/Xi/Arb-Bani/2013(Authority Of The Supreme Court In Examining And Deciding On Disputes With Arbitration Clauses (Study Of Supreme Court Decision Number 862k/Pdt/2013 And Bani Decision 547/Xi/Arb-Bani/2013)	Fac of Law	supervisor	2020
17	Eksistensi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Bersifat Final Dan Binding Pada Proyek Pembangunan Jalan Dan Jembatan (Multi Years 2004-2008) Provinsi Riau (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Bani No. 352/V/Arb-Bani/2010) (The Existence Of Decisions Of The Indonesian National Arbitration Board As Alternative Dispute Resolutions That Are Final And Binding In Road And Bridge Construction Projects (Multi Years 2004-2008) Riau Province (Juridical Review Of Bani Decision No. 352/V/Arb-Bani/2010)	Fac of Law	supervisor	2020
18	Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Karena Aset Budel Pailit Yang Telah Dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Oleh Debitur Pailit ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pailit/2013/Pn.Niaga.Sby ) (Legal Protection for Creditors Due to Bankruptcy Bankruptcy Assets That Have Made a Sale and Purchase Binding Agreement and Power of Attorney to Sell by Bankrupt Debtors (Case Study of Commercial Court Decisions at Surabaya District Court Number 19/Pailit/2013/Pn.Niaga.Sby)	Fac of Law	supervisor	2020
19	Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan Dalam Perkara Cross Border Insolvency (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Malaysia dan Korea Selatan) (Cross-Border Cooperation Between Judicial Institutions in Cross-Border Insolvency Cases (Comparative Study of Indonesian Law With Malaysia and South Korea)	Fac of Law	supervisor	2020
20	Implementasi Prosedur Persidangan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Jkt.Pst) (Implementation of Trial Procedures in Cases of Postponement of Debt Payment Obligations (Pkpu) Based on Sema Number 1 of 2020 (Study of Decision Number 66/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Jkt.Pst)	Fac of Law	supervisor	2020
21	Implikasi Keadaan Gagal Bayar Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Tidak Dapat Ditagihnya Utang Dalam Perkara Kepailitan (Implications of the State of Default Due to the Covid-19 Pandemic on Uncollectible DebtIn Bankruptcy Case)	Fac of Law	supervisor	2020
22	Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perdamaian Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Debitor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2018/Pn Niaga Sby Juncto Nomor: 5/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn Niaga Sby (Juridical Review of Cancellation of Peace in Relation to Debtor Protection (Study of Decision of the Surabaya District Court Number: 1/Pdt.Sus Cancellation of Peace/2018/Pn Niaga Sby Juncto Number: 5/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn Niaga Sby)	Fac of Law	supervisor	2020
23	Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Harta Kekayaan Debitor (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/Pn Niaga.Mdn. Jo. Nomor 11/Pdt.Sus-Pkpu/2017/Pn Niaga.Mdn.) (Legal Consequences of Cancellation of Peace Agreements (Homologation) in Postponing the Obligation of Payment of Debts to the Assets of the Debtor (Case Study: Medan District Court Decision Number 5/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2018/Pn Niaga.Mdn. Jo. Number 11/Pdt.Sus -Pkpu/2017/Pn Niaga.Mdn.)	Fac of Law	supervisor	2021
24	Skema Going Concern Setelah Jatuh Putusan Pailit (Studi Penetapan Hakim Pengawas No. 03/Hp/X/2017-55/Pdt.Sus/Pkpu/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst 16 Oktober 2017 Jo. Putusan Pailit No. 55/Pdt/Sus/Pkpu/2017/Pn. Niaga Jkt Pst Tanggal 20 Juli 2017) (Going Concern Scheme After the Decision of Bankruptcy (Study on Determination of Supervisory Judge No. 03/Hp/X/2017-55/Pdt.Sus/Pkpu/2017/Pn.Niaga.Jkt.PstOctober 16, 2017 Jo. Bankruptcy Decision No. 55/Pdt/Sus/Pkpu/2017/Pn. Commerce Jkt Pst July 20, 2017)	Fac of Law	supervisor	2021
25	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Sebagai Kreditor Separatis Dalam Permasalahan Kepailitan Terkait Pasal 55 Dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Legal Protection for Mortgage Holders as Separatist Creditors in Bankruptcy Issues Related to Article 55 and Article 56 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations)	Fac of Law	supervisor	2021
26	Analisis Yuridis Penerapan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Atas Tindakan Kreditor Separatis Dalam Pemberesan Harta Pailit Terkait (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) (Juridical Analysis of the Application of Article 59 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt for the Actions of Separatist Creditors in Settlement of Related Bankruptcy Assets (Study of Supreme Court Decision Number 1 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2020).	Fac of Law	supervisor	201
27	Penerapan Syarat Adanya Utang Yang Telah Dipindahkan Menggunakan Hak Tagih (Cessie) Dengan Fakta Atau Keadaan Yang Dapat Terbukti Secara Sederhana Pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.Sus/Pkpu/Pn. Niaga. Smg (Application of the Requirements for Debt that Has Been Transferred Using the Right of Receipt (Cessie) With Facts Or Circumstances That Can Be Proved SimplyOn Application for Suspension of LiabilityDebt Payment (Study of Decision Number9/Pdt.Sus/Pkpu/Pn. Commerce. SMG)	Fac of Law	supervisor	2021
28	Mekanisme Pengajuan Permohonan Pailit Dan Perlakuan Hukum Penyelamatan Perusahaan Asuransi Pt. Jiwasraya (Prsero) Selaku Perusahaan Bumn Terhadap Polis Saving Plan Masyarakat Yang Tidak Terbayarkan (Mechanism Of Filing Application For Bankruptcy And Legal Treatment Of Rescue Of Insurance Company Pt. Jiwasraya (Prsero) As A State-Owned Enterprise For The Unpaid Community Saving Plan Policy)	Fac of Law	supervisor	2021
29	Analisis Perbandingan Putusan Hakim Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tentang Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Perdamaian Ditinjau Dari Pasal 281 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Kasus Putusan No. 6/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn. Jo. 119/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.) (Comparative Analysis of Judges' Decisions in Cases of Postponing Debt Payment Obligations Regarding the Legal Consequences of Not Fulfilling Terms of Reconciliation Judging from Article 281 Paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Case of Decision No. 6/Pdt.Sus- PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn. Jo. 119/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)	Fac of Law	supervisor	2021
30	Tinjauan Yuridis Atas Diterimanya Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Oleh Nasabah Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.389/Pdt.Sus-Pkpu/2021 Pn Niaga Jkt.Pst) (Juridical Review on the Acceptance of Applications for Suspension of Debt Payment Obligations (Pkpu) by Insurance Company Customers (Study of Central Jakarta Commercial Court Decision No.389/Pdt.Sus-Pkpu/2021 Pn Niaga Jkt.Pst)	Fac of Law	supervisor	2021

PUBLICTION (Books and Journals)

No.

Title

Publications/Journal/News Paper

Year

A Study on The Competence on The Court in Settling Cases of Bankruptcy in Accordance with the Legal Systems and the Judicial Power Systems in Indonesia and Malaysia (Book of chapter) (Kajian tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Berdasarkan Sistem kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan Malaysia) (Bab dalam Buku)

Legal Research Yearly Book, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, 2010.

2010

Urgency of Commercial Court Establishment (Journal) (Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga (Jurnal)

Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

2010

Court Authority Completes Bankruptcy Matters: A Comparative Study In Indonesia And Malaysia (Journal) (Kewenangan Pengadilan Menyelesaikan Perkara Kepailitan: Suatu Kajian Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia (Jurnal)

Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)

2010

Implementation of Passive and Active Judicial Principles In Civil Procedure Law (Journal) (Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Dalam Hukum Acara Perdata (jurnal)

Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

2010

Legal Study On Implementation Of Simple Proof In Insurance Insolvency Case (Journal) (Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi (Jurnal)

Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

2010

Implementation Practices of Differences of Opinions In Civil and Criminal Court Decisions at the Yogyakarta District Court and the Sleman District Court (Journal) (Praktek Penerapan Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman (Jurnal)

Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

2011

Dissenting Opinions in Court Decisions (book) (Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan (Buku)

Penerbit Pustaka Yustisia ; ISBN No. 9789793410890

2011

Legal Aid For Unable People in Civil Case in Yogyakarta District Court (Jounal) (Bantuan Hukum Untuk Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Jurnal)

Mimbar Hukum Jurnal Berkala FH UGM Vol. 24 No. 1 Februari 2012 ISSN 0852-100X Akred. SK Dirjen Dikti no. 51/dikti/Kep/2010 tgl. 5 Juli 2010

2012

Bankruptcy Court Solution at the Malaysian High Court and Commercial Court in Indonesia (Book) (Penyelesaian Kes Kebankrapan di Mahkamah Tinggi Malaysia dan Pengadilan Niaga di Indonesia”. ISBN No. 978-563-46-0713-5. (Buku)

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur, Malaysia

2013

10.

Comprehensive Review of District Court Decisions in Yogyakarta Province Related to Land Disputes Containing “Monetary Remedy” and / or Equitable Remedy Demands (Journal) (Kajian Komprehensif Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Sengketa Tanah Yang Mengandung Tuntutan ”Monetary Remedy” dan/atau “Equitable Remedy” (Jurnal)

Jurnal Yudisial Komisi Yidial republik Indonesia Jakarta

2013

11.

Review of Bankruptcy Requirements According to Law Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment (Journal) (Kajian Tentang Syarat Kepailitan Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Jurnal)

Mimbar Hukum Jurnal Berkala FH UGM Vol. 24 No. 1 Februari 2014 ISSN 0852-100X Akred. SK Dirjen Dikti no. 51/dikti?Kep/2010 tgl. 5 Juli 2010

2014

12.

Evaluative Studies of the Role of Ad Hoc Judges in the Settlement of Labor Disputes in the Industrial Relations Court of Yogyakarta (Journal) (Studi Evaluatif Peran Hakim Ad Hoc Dalam Penyelesaian Sengketa Peruruhan di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta (Jurnal)

Yustitia, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)

2014

13.

Principle of Legal Certainty, Justice and Utilization In Relation to Bankruptcy Decisions in Commercial Courts (Journal) (Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan-Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga (Jurnal)

Jurnal Dinamika Hukum Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Vol. 14 No. 2 Mei 2014 ISSN 1410-0797 Akreditasi SK Dirjen Dikti Kemendiknas No. 58/Dikti/Kep/2013 tgl. 23 Agustus 2013

2014

14.

Anti-Corruption Law (Chapter of Book)(Hukum Anti Korupsi (Bab dalam buku (Bab I-II )

USAID

2015

15.

Disparity of Judge’s Decision “Identification and Implication (Chapter of book) ( Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi” (Bab dalam Buku (Bab VI hlm. 589-593)

Komisi Yudisial

2015

16.

Handbook of Rural Service Community: Community Legal Empowerment (chapter of book) ( Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN): Pemberdayaan Hukum Masyarakat (Bab dalam Buku)

Pukat UGM – AIPJ-LPPM UGM

2015

17.

Law and Practice of Bankruptcy : A Comparative in Indonesia dan Malaysia (Book) (Undang-Undang Dan Praktek Kepailitan Perbandingan Indonesia Dan Malaysia (buku)

UGM Press

2016

Legal Opinion (Pendapat Hukum) Tentang Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembangunan Rsud Semanggi Kota Surakarta

Pemkot Surakarta

Paper Polici (Kebijakan)

2017

18.

The Deadline For The Settlement Of Bancruptcy Applications At The Commercial Court And Its Legal Consequences Under The Act Number 37 Year 2004 Regarding Bankruptcy And Delay Of Liability For Debt Payment

(Batas Waktu Penyelesaian Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang)

Yustitia, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)

2018

19.

Kajian Penyusunan Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kab. Jember

Kebijakan (Policy Paper)

2019

Legal Opinion (Pendapat Hukum) Tentang Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembangunan Rsud Semanggi Kota Surakarta

20.

The Dialectic Study on the Legal Findings by the Judge as a Criticism and Support to Legal Positivism

Talent Vol.12, No.3s, 2020, 1498-1510

Development & Excellence

(jurnal)

2020

21.

Recognition of Foreign Insolvency Proceeding: A Comparative Study

between the Laws of Indonesia and South Korea

International Journal of Innovation, Creativity and Change

2021

23.

Enhancing Restructuring and Insolvency Laws in Indonesia: Mediation in Bankruptcy Matters

International Journal of Innovation, Creativity and Change. Vol. 14 Issue 12, 2020

2020

24.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Ditjen Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan Kemen ATR/BPN RI

Ditjen Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan Kemen ATR/BPN RI

Kebijakan (Policy Paper)

2020

25.

Perda Kabupaten Rembang tentang Pemberian Perlindungan dan Bantuan Hukum Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemberintah Kab. Rembang

Biro Hukum

Kabupaten Rembang

2020

Menuju Kodifikasi Hukum Acara Perdata Indonesia Yang Unifikasi (Bab dalam Buku) – Buku Pemikiran Guru Besar UGM : Menuju Indonesia Maju 2045 Bidang Sosial Humaniora

Gadjahmada University Press

2021

Cross-Border Insolvency (Studi Perbandingan Kerja Sama Lintas Batas antar Lembaga Peradilan

Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan) (Buku)

Gadjahmada University Press

2021

Pendidikan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris (Relasi Sebagai Satu Sistem) (Bab dalam Buku). Buku : Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2

Media Sains Indonesia

2022

Analysis Of Mediator Needs In Examination

Civil Case In The Sleman District Court

2022

Eksistensi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Pengurus Dan Pemberes Harta Pailit

Jurnal Privat Law UNS

2022

F.	Conferences (sebagai Narasumber)
No.	Name of Conference	Location	Year
1	Critical Study Of Passive And Active Judge Principle In Relation With The Formil Truth In Civil Case (Suggestion For Renewal Of National Civil Procedure Law (By Tata Wijayanta), in National Conference Lecturer Association of Civil Law Procedures	Ambon, Indonesia	2014
2.	Disable People’s Organisation (DPO) Involvement in Transparancy and Accountability Fullfilment Program of the Rights of people With Disablities (Laras Susansi, Tata Wijayanta and Yuris Rezha Kurniawan), in International Conference on Children, Women, Eldery and Disabled People in Globalised Word	Putrajaya, Malaysia	2016
3.	Ideas of Legal Development of Bankruptcy Procedure in The Perspective of The Legal Unification of The Civil Procedure, (By Tata Wijayanta), in National Conference Lecturer Association of Civil Law Procedures	FH Univ Tadulako Palu, Indonesia	2017
4.	Konsep Penyelesaian Melalui Mediasi Dalam Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata	FH Unej Jember	2018
5.	Putusan Pailit Dalam Kaitannya Dengan Boedel Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Indonesia (Kajian Norma Dan Problema Dalam Praktek )	Ubaya Surabaya	2019
6.	Perkembangan Pengaturan Mediasi Dalam Penyelesaian Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga	Untar Nusa Dua Bali	2019
7.	Prosedur Kepailitan Di Pengadilan Niaga Indonesia	FH Unri Riau	2019
8.	Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma Ri) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	FH Unri Riau	2019
9.	Sengketa Wan Prestasi Strata Titel (Satuan Rumah Susun) Melalui Kepailitan Di Pengadilan Niaga	FH UGM	2019
10.	Mediasi: Menyongsong Berlakunya SIMC	BANI	2020
11	Kepailitan Pihak Ketiga Dan Resiko Tidak Tertagihnya Pengembalian Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	BPK	2020
12	Urgensi Dan Substansi Perubahan Norma Dalam Ruu Hukum Acara Perdata	FH Univ. Banbel	2020
13	Ekesekusi : Apakah Masuk Dalam Rangakian Persidangan Pengadilan Dan Dapat Digitalisasi?	Adhaper _ FH Unej	2020
14	Workshop – RUU Hukum Acara Perdata	Adhaper – FH Unhas
15	Review UU Ciptas Kerja – Bidang Pendidikan	DGB UGM	2020
16	Pelatihan Mediasi (Umum)	PMI (Pusat Mediasi Indonesia) Ugm	2020
17	Pelatihan Mediasi (Umum) (21 Oktober)	PMI Ugm	2020
18	Pelatihan Mediasi (Umum) (28 Oktober)	PMI Ugm	2020
19	Pelatihan Mediasi (Umum) (3 Februari )	PMI Ugm	2021
	Webinar Urgensi Perubahan UU Bantuan Hukum (4 Feb)	Kanwil Huk&HAM DIY	2021
20	Pelatihan Mediasi (Pertanahan) Tk II (16 Februari)	PMI & Kemen ATR/BPN	2021
21	Pelatihan Mediasi (Umum) (16 Februari)	PMI & IPPI	2021
22	Pelatihan Mediasi (Pertanahan) Tk II (17 Februari)	PMI & Kemen ATR/BPN	2021
23	Pelatihan Mediasi (Pertanahan) Tk II (17 Februari)	PMI & Kemen ATR/BPN	2021
24	Pelatihan Mediasi (Pertanahan) Tk I (24 Februari)	PMI & Kemen ATR/BPN	2021
25	Pelatihan Mediasi (Umum) (24 Februari)	PMI & RAM	2021
26	Pelatihan Mediasi (Pertanahan) Tk I (24 Februari)	PMI & Kemen ATR/BPN	2021
27	Pelatihan Mediasi (Pertanahan) Tk I (25 Februari)	PMI & Kemen ATR/BPN	2021
	Webinar : Dissenting Opinion Dalam Sistem Hukum di Indonesia (narsum) (26 feb)	PKBH Unsoed	2021
28	Pelatihan Mediasi (Pertanahan) Tk I (02 Maret)	PMI & Kemen ATR/BPN	2021
29	Pelatihan Mediasi (Pertanahan) Tk I (02 Maret)	PMI & Kemen ATR/BPN	2021
30	Pelatihan Arbitrase UPDL (3 Maret)	UPDL PLN Pandaan Jawa Timur
31	Pelatihan Mediasi (Umum) (7 Juli)	PMI & RAM	2021
32	Pelatihan Mediasi (Umum) (14 Juli)	PMI UGM	2021
33	Pelatihan Mediasi	LKBH UII	2021
34	Pelatihan Mediasi (Umum)	PMI UGM	2022
35	Pelatihan Mediasi (Umum)	PMI & RAM	2022
36	Pelatihan Mediasi (Umum)	PMI UGM	2022
36.	Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum Kepailitan dan PKPU	KMMH UGM	2022
37	PKPA : Hukum Acara Pengadilan Niaga (narsum) (januari)	FH UGM
38	Pendidikan Berkelanjutan Untuk Konsultan Hukum : Pertanahan, Konstruksi dan Properti	PKHPKP	2022
39	Pelatiham Mediator Bersertifikat (11 Januari)	PMI UGM	2022
	PLKH : Kepailitan & PKPU Batch I (narsum) (18 Feb)	Smart Wikan	2022
40	Pelatiham Mediator Bersertifikat (18 Maret)	PMI UGM	2022
	Pendidikan Berkelanjutan untuk Konsultan Hukum : Pertanahan, Konstruksi & Property (23-27 Mar)(narsum)
41	Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum Kepailitan dan PKPU Batch II (narsum)	Smart Wikan	2022
42.	PKPA : Huk Acara Pengadilan Niaga (narsum) (Maret)	UGM	2022
43	PKPA : Huk Acara Pengadilan Niaga (narsum) (20 Maret)	UNS	2022
44	Webinar “Dissentinting Opinion Dalam Sistem Hukum di Indonesia”	BKBH FH Unsoed	2022
45	Pelatihan Mediator Bersertifikat (Materi : Pengantar Mediasi) (18 Mei)	PMI UGM	2022
46	Pelatihan Mediator Bersertifikat (Materi : Prosedur Mediasi Pengadilan) (18 Mei)	PMI UGM	2022
47	Pelatihan Mediator Bersertifikat (Materi : Pembuatan dan pendaftaran kesepakatan/perjanjian perdamaian) (18 Mei)	PMI UGM	2022
48	Pelatihan Mediator Bersertifikat (Materi : Prosedur Mediasi Pengadilan) (20 Mei)	PMI UGM	2022
49	Pelatihan Mediator Bersertifikat (Materi : Prosedur Mediasi Pengadilan) (23 Mei)	PMI UGM	2022
50	FGD :Pencegahan Sengketa Konflik & Perkara Pertanahan Aspek Perdata melalui Mediasi (narsum) (24 Mei)	Kannwil Kemen ATR BPN DIY	2022
51	Pelatihan Mediator Bersertifikat (Materi : Prosedur Mediasi Pengadilan) (13 Juni)	PMI UGM	2022
52	Pelatihan Mediator Bersertifikat (15 Jun)	PMI UGM	2022
53	Pelatihan Mediasi : Keahlian Negosiasi (19 Juni)	JLSG Sby	2022
54	Pelatihan Mediator Bersertifikat (22 Jun)	PMI UGM	2022
55	Pelatihan Mediator Bersertifikat (24 Jun)	PMI UGM	2022
56	PKPA : Huk Acara Pengadilan Niaga Unej (26 Juni)	Unej	2022
57	Webinar “pelaksanan & pengawasan MPW, permasalahan dan solusinya” (27 Juni)	Kanwil Hukham DIY	2022
58	PKPA : Huk Acara Pengadilan Niaga (narsum) (Juli)	FH UGM	2022
59	PKPA : Huk Acara Pengadilan Niaga (narsum) (30 Juli)	FH UNS	2022
60	Pelatihan Mediator Bersertifikat (22 Juli)	PMI UGM	2022
61	FGD: Penerapan & Evaluasi Perma 3/2022 tentang Mediasi Elektronik (4 agust) (narsum)	Unpad	2002
62	Pelatihan Mediator Bersertifikat (8 Agus)	PMI UGM	2022
63	Filbord Meeting Penyususnan Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Nakes (5-7 Okt) (Narsum)	Kemenkes	2022
64	Lokarya Kurikulum Arbitrase & APS (narsum) (20 Okt)	Unpad	2022
65	Seminar Nasional & Rembug Mediator : Peran Mediator Dalam Pembangunan Nasional (narsum) (27 Okt)	PMI UGM – LKBH UII	2022
67	Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (PKPA) : Hukum Acara Pengadilan Niaga (narsum) (5 Nopember)	FH UNS	2022
68	The 2^nd International Conference of Adhaper : Mediation : The Development Dispute Resolution from Peace through Deliberation to Peace by Court Mediation in Indonesia (source person) (17-19 Nop)	Adhaper – Fac of Lab UB Malang	2022
69	The 2^nd International Conference Of Adhaper : Mediation : Analysis Of Mediator Needs In Examination Civil Case In The Sleman District Court
70	Pelatihan Mediator Bersertifikat : Perma Prosedur Mediasi Pengadilan (narsum) (16 Nop)	PMI UGM	2022
71	The 2^nd International Conference of Adhaper : Analysis Of Mediator Needs In ExaminationCivil Case In The Sleman District Court (presenter) (17-19 Nop)	Adhaper – Fac of Lab UB Malang	2022
72	Mood Court Competition Bulaksumur (Yuri) (19 Nop)	FH UGM	2022
73	Pelatihan Mediator Bersertifikat : Perma Prosedur Mediasi Pengadilan (narsum) (21Okt)	PMI UGM	2022
74	Pusat Pelatihan & Keu Pemda Kemendagri (Bimtek): Tatacara penyelesaian Pelanggaran Displin dan Persioalahn Hukum di Luar Pengadilan (narsum) (27 Okt)	Kemedagri	2022
75	Pelatihan Mediator Bersertifikat : Perma Prosedur Mediasi Pengadilan (narsum) (28 Nop)	PMI UGM	2022
76	Workshop : Strategi Penanganan Permohonan PKPU (narsum) (1 Desember 2022)	Partnertship Corner	2022
77	Pelatihan Mediator Bersertifikat : Perma Prosedur Mediasi Pengadilan (narsum) (15 Desember) – peserta Komisi Informasi Cirebon	PMI UGM	2022
78	Pelatihan Mediator Bersertifikat : Perma Prosedur Mediasi Pengadilan (narsum) (19 Desember) – Peserta Umum	PMI UGM	2022